AMBON — Proses pemutakhiran dan registrasi data penerima bantuan sosial melalui sistem Perlinsos di Kota Ambon terus dikebut. Hingga saat ini, dari target 120.396 kepala keluarga (KK), baru 39.706 KK yang telah teregistrasi atau mencapai 32,98 persen.

Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupessy, mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk mengejar capaian tersebut.

“Mudah-mudahan target minimal bisa katong capai di 40 persen,” ujar Wendy.

Layanan Registrasi Masih Dibuka di Lapangan Merdeka

Wendy menjelaskan, proses registrasi masih terus dilakukan dengan melibatkan agen di lapangan. Dari sekitar 650 agen yang tersedia, sebanyak 554 agen berada pada posisi maksimal untuk melakukan pendataan di lapangan.

Untuk mempercepat capaian, layanan registrasi masyarakat juga masih dibuka di Tribun Lapangan Merdeka hingga Sabtu.

Menurut Wendy, keterlibatan pemerintah di tingkat kecamatan, desa, negeri, kelurahan hingga perangkat masyarakat menjadi bagian penting dalam menggerakkan warga melakukan registrasi.

Capaian Tiap Kecamatan Berbeda

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Ambon, capaian registrasi masih bervariasi di setiap wilayah.

Kecamatan Sirimau mencatat 15.094 KK atau 30,67 persen. Nusaniwe mencapai 10.970 KK atau 35,29 persen, sedangkan Baguala sebanyak 6.622 KK atau 32,20 persen.

Sementara Teluk Ambon mencapai 5.312 KK atau 35,32 persen. Capaian tertinggi sementara berada di Leitimur Selatan, yakni 1.708 KK atau 51,46 persen.

Mayoritas Warga Masih Mengandalkan Agen

Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses registrasi adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap agen.

Wendy menyebut sekitar 98 persen proses registrasi masih dibantu agen. Padahal, masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

“Padahal sebenarnya itu bisa melakukan mandiri Perlinsos ketika masyarakat sudah mempunyai IKD atau Identitas Kependudukan Digital,” jelasnya.

Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperluas kepemilikan IKD masyarakat.

Kekhawatiran Data Bansos Lama Akan Hilang

Di lapangan, Dinsos juga menemukan adanya kekhawatiran masyarakat yang selama ini menerima bantuan sosial. Sebagian warga takut registrasi melalui Perlinsos akan menyebabkan mereka kehilangan bantuan yang selama ini diterima.

Wendy menegaskan, tujuan pemutakhiran bukan sekadar menghapus penerima bantuan, melainkan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penerimaan bantuan dapat diberikan secara lebih terukur sehingga keluarga yang telah menerima bantuan dalam waktu lama dapat memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan, khususnya masyarakat dalam desil satu hingga desil empat.

Perlinsos Diharapkan Pangkas Data Ganda

Menurut Wendy, salah satu manfaat utama sistem Perlinsos adalah membantu pemerintah memastikan keabsahan data masyarakat sekaligus menghindari adanya data ganda.

Sistem ini memungkinkan data terhubung dengan berbagai informasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diverifikasi secara lebih menyeluruh.

“Dengan adanya Perlinsos ini, pertama-tama kita bisa mengetahui kevalidan, keabsahan data yang ada di lapangan untuk menghindari adanya data-data ganda,” kata Wendy.

Selain itu, sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Warga Bisa Mengajukan Sanggahan

Wendy mengatakan, masyarakat yang dinyatakan berpotensi tidak layak menerima bantuan masih memiliki kesempatan untuk melakukan sanggahan apabila kondisi sebenarnya berbeda dengan data yang terbaca dalam sistem.

Sanggahan dapat disertai bukti kondisi tempat tinggal, antara lain foto bagian depan rumah, ruang tamu, kamar mandi atau toilet, serta ID meter.

Menurut Wendy, dalam proses uji coba yang telah dilakukan, terdapat warga yang sebelumnya dinilai berpotensi tidak layak kemudian berubah menjadi berpotensi layak setelah dilakukan sanggahan dan verifikasi.

Hal serupa dapat terjadi pada keluarga yang memiliki anak usia sekolah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), lanjut usia maupun penyandang disabilitas.

NIK Terhubung dengan Berbagai Data

Keakuratan data menjadi sangat penting karena NIK masyarakat terhubung dengan berbagai sumber informasi.

Wendy mencontohkan, terdapat kasus warga yang secara kondisi ekonomi merasa layak menerima bantuan, tetapi sistem justru menunjukkan status tidak layak karena terdapat kendaraan yang tercatat atas identitasnya.

Setelah ditelusuri, kendaraan tersebut ternyata digunakan pihak lain dengan memanfaatkan identitas kependudukan warga yang bersangkutan.

Karena itu, Wendy mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan identitas kependudukan kepada orang lain.

“Jangan meminjamkan identitas kependudukan kepada orang lain. Karena dia akan bermasalah seperti itu,” tegasnya.

Data Pekerjaan di KK Juga Harus Akurat

Selain kepemilikan kendaraan, ketidaksesuaian informasi pekerjaan dalam Kartu Keluarga juga dapat memengaruhi proses verifikasi.

Wendy menemukan adanya warga yang sebenarnya belum bekerja, tetapi dalam KK tercatat sebagai wiraswasta.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi penilaian dalam sistem. Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perubahan data agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemutakhiran Diharapkan Berlangsung Real Time

Ke depan, Perlinsos diharapkan tidak hanya digunakan untuk pemutakhiran data saat ini, tetapi juga mampu mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkala.

Wendy menjelaskan, perubahan kondisi ekonomi masyarakat nantinya dapat terdeteksi melalui keterhubungan data berbasis NIK.

Misalnya, ketika seseorang mengalami perubahan kondisi ekonomi atau memiliki aset tertentu, informasi tersebut dapat tercermin dalam sistem.

“Dengan Perlinsos dia akan berubah secara otomatis dengan NIK itu. Kalau misalnya ada perubahan, misalnya dia beli mobil, akan terlihat di dalam karena NIK-nya sudah masuk di dalam sistem tersebut,” ujarnya.

Ambon Masuk Lokus Uji Coba Perlinsos

Kota Ambon menjadi salah satu dari 34 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam lokus uji coba Perlinsos.

Wendy menyebut Kota Ambon berada dalam regional enam bersama sejumlah kabupaten/kota lainnya dan mendapat pendampingan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan waktu pemutakhiran yang semakin terbatas, Dinas Sosial Kota Ambon terus mendorong masyarakat yang belum melakukan registrasi agar segera memanfaatkan layanan yang tersedia.

Target terdekatnya adalah meningkatkan capaian registrasi setidaknya hingga 40 persen sebelum batas waktu 31 Agustus 2026, sembari memastikan data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.